Indonesia, sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, sangat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan. Bencana-bencana ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian materi, tetapi juga berdampak signifikan pada sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, Mitigasi Risiko Bencana menjadi krusial untuk melindungi sumber-sumber pangan dan memastikan ketahanan pangan nasional. Pendekatan proaktif ini melibatkan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak buruk bencana sebelum terjadi.
Salah satu aspek penting dalam Mitigasi Risiko Bencana adalah identifikasi dan pemetaan area rawan bencana yang berdampak pada pertanian. Dengan mengetahui wilayah mana saja yang sering dilanda banjir, kekeringan, atau tanah longsor, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Misalnya, pembangunan infrastruktur penunjang seperti bendungan mini dan saluran irigasi yang kuat di daerah rawan kekeringan, atau pembangunan tanggul penahan banjir di area persawahan dataran rendah. Di Kabupaten Lebak, Banten, pada bulan November 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan dua bendungan penampung air yang dibangun khusus untuk mengairi 1.500 hektar lahan pertanian di musim kemarau, sekaligus mengurangi risiko banjir di musim hujan.
Selain pembangunan infrastruktur, Mitigasi Risiko Bencana juga mencakup pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi ekstrem. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) Kementerian Pertanian, misalnya, terus mengembangkan varietas padi yang tahan terhadap genangan air atau kekeringan panjang. Pada awal tahun 2025, Puslitbangtan telah merilis dua varietas padi baru yang menunjukkan ketahanan lebih baik terhadap perubahan iklim. Penyuluhan kepada petani tentang praktik pertanian yang adaptif juga sangat penting, seperti sistem tanam tumpangsari untuk mengurangi risiko gagal panen total akibat serangan hama atau penyakit pada satu jenis tanaman.
Pemerintah juga berperan aktif dalam Mitigasi Risiko Bencana melalui kebijakan dan sistem peringatan dini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin mengeluarkan informasi cuaca dan iklim ekstrem yang dapat diakses oleh petani melalui aplikasi seluler atau papan informasi di balai desa setiap hari Senin pagi. Informasi ini memungkinkan petani untuk merencanakan jadwal tanam atau panen dengan lebih baik. Kolaborasi lintas sektoral antara Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah juga menjadi kunci dalam menyusun rencana kontingensi dan respon cepat pascabencana untuk memulihkan kembali sektor pangan. Dengan kesiapsiagaan yang terencana dan terpadu, kita dapat meminimalkan dampak bencana alam terhadap sumber pangan, menjamin ketersediaan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia.